Kontras Sorot Penunjukan Panglima TNI: Sektor Keamanan Pemilu Dipegang Al President's Men Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berbagai pihak mempertanyakan netralitas TNI di Pemilu 2024 menyusul penunjukan kilat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI.

Penunjukan Jenderal Agus Subiyanto yang saat ini masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Panglima TNI telah disepakati Komisi I DPR RI melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Selasa (14/11/2023) lalu.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rizaldi menyebut penunjukan Agus Subiyanto diduga kuat berhubungan dengan Pemilu 2024. Suksesor Laksamana Yudo Margono tersebut ditunjuk Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi usai beberapa hari menjabat KSAD.

Agus Subiyanto dikenal dekat dengan Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota.

Andi pun menilai kenaikan jabatan Jenderal Agus dari KSAD menjadi Panglima terlalu cepat sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan.

Baca Juga: Setara Institute: Jokowi Sengaja Lantik Agus Subiyanto KSAD Hanya untuk Syarat Jadi Panglima TNI

Andi menyorot lembaga keamanan di Pemilu 2024 yang akan dipegang orang dekat Jokowi. Selain Agus, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dikenal dekat dengan sang presiden, pernah menjadi ajudan Jokowi dan juga Kapolresta Surakarta.

”Artinya, sektor keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang akan diisi oleh ’Geng Solo’ yang mana merupakan all President’s men-nya Jokowi," kata Andi dikutip Kompas.id, Rabu (15/11).

"Hal ini tentu saja berbahaya. Sebab, TNI-Polri memegang peranan signifikan dalam melakukan pengamanan pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2024 mendatang," lanjutnya.

Senada dengan Andi, peneliti HAM dan keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyebut proses cepat penunjukan Panglima TNI menjadi preseden tidak baik bagi profesionalitas TNI. Pasalnya, Jokowi dinilai sengaja menjadikan posisi KSAD sebagai persinggahan sesaat agar Agus Subiyanto memenuhi syarat menjadi Panglima.

”Pemilihan panglima TNI seharusnya tetap menimbang rotasi antarmatra sebagai Panglima TNI, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (4) UU TNI, yang mencerminkan kesetaraan tiap matra dan menghindari dominasi salah satu matra dalam kesatuan TNI,” kata Ikhsan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar, Dave Laksono menyebut Komisi I tidak menemukan kendala untuk menyetujui Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Ia menyebut KSAD pernah mengisi banyak jabatan di TNI dengan kinerja yang baik.

Jenderal Agus Subiyanto diketahui pernah menjadi Wakil KSAD (2022), Dandim 0735/Surakarta (2009-2011), Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2020-2021), serta Pangdam III/Siliwangi (2021-2022).

"Karena beliau cukup lama memegang banyak jabatan dalam tubuh TNI dan berhasil melakukan progres yang berdampak kepada kinerja TNI secara keseluruhan,” kata Dave.

Baca Juga: Bawaslu Beberkan Awal Terjadinya Pelanggaran Pemilu: Ada Kesempatan dan Tanpa Pengawasan