Ceritakan Proses Pembentukan MK, Megawati Sebut Perlawanan terhadap Pemerintahan yang Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter.

Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya menyikapi dinamika politik nasional, Minggu (12/11/2023).

“Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi, adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter,” ujarrnya.

Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lanjut Megawati, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi.

“Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi.”

“Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu, menggerakkan rakyat, hingga masuklah zaman demokrasi,” tuturnya.

Baca Juga: Politikus PDIP Sebut Beberapa Menteri Temui Megawati dan Ingin Mundur

Proses terebut, lanjut Megawati bukanlah sesuatu yang mudah dan indah, dan seharusnya masih mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa.

“Melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain lain.”

“Mereka banyak saksi-saksi hidup, yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi,” ucapnya.

Praktik kekuasaan yang otoriter itulah, kata Megawati, yang telah dikoreksi.

“Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksaaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi.”

Dalam pidatonya, Megawati juga menjelaskan proses pembentukan MK yang terjadi pada masa kepemimpinannya.

Dengan perannya yang begitu penting, kata dia, dirinya sangat serius menggarap pembentukannya.

“Saya sebagai presiden, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategsi yang disebut sebagai ring satu.”

Baca Juga: Megawati Sebut MK Harus Bermanfaat Bukan untuk Perorangan, tapi bagi Bangsa dan Negara

Sehingga, lanjut dia, Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara.

“Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini.”