Soal Gugatan Baru Usia Capres-Cawapres, Jimly: Komposisi Hakim Berubah, Putusannya Bisa Berubah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie kembali bicara soal gugatan baru uji materi usia capres-cawapres yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana.

Hal ini berkaitan dengan pencopotan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK dan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Tak sedikit pihak yang mempermasalahkan putusan tersebut. 

Pasalnya, Anwar yang memutus perkara tersebut terbukti melakukan pelanggaran etik. Sejumlah pihak pun mempertanyakan, “Apakah putusan tersebut sah jika dalam prosesnya bermasalah?”

Baca Juga: Jimly Jelaskan Konsekuensi Jika MKMK Pecat Anwar Usman dari Jabatan Hakim Konstitusi: Tidak Efektif

Jimly menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu produk hukum sah, maka harus melalui mekanisme tertentu.

“MK sendiri yang berwenang memutuskan putusan itu tidak sah,” jelas Jimly dalam dialog Rosi di KompasTV, Kamis (9/11/2023) malam.

Hal inilah yang membuatnya mengapresiasi Brahma Aryana karena mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum setelah putusan MK.

“Saya memuji-muji permohonan dari (mahasiswa) Unusia, dia mengajukan permohonan review bukan terhadap putusan MK, seperti banyak pakar, lawyer, dan advokat yang semua fokus bagaimana membatalkan putusan MK, itu tidak bisa,” jelas Jimly.

“Jadi yang dia (mahasiswa UNU) persoalkan UU yang sudah berubah karena putusan MK, dia tidak mempersoalkan putusan MK-nya, dia mengajukan review kembali terhadap UU itu,” sambungnya.

Baca Juga: Jimly: Jika Uji Materi UU Pemilu yang Diajukan Mahasiswa Berhasil, Berlakunya pada Pemilu 2029