JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai dinamika politik yang terjadi jelang Pilpres 2024 masih bersifat wajar.
Sebab, Mahfud MD menganggap persaingan, kompetisi, dan berbeda pendapat adalah pesta demokrasi.
Demikian Mahfud MD dalam keterangannya kepada jurnalis KOMPAS TV Dipo Nurbahagia, Rabu (8/11/2023).
“Ya kalau menurut saya sih, sampai saat ini wajar. Sejak dulu terjadi memang persaingan-persaingan, kompetisi, kemudian salah unjuk pendapat. Itu biasa menjelang pemilu. Malah, itu pestanya (demokrasi),” kata Mahfud.
Baca Juga: Denny Indrayana: Seharusnya MKMK Pecat Anwar Usman Sebagai Negarawan Hakim Konstitusi
Mahfud MD juga meyakini, dalam pemilu tidak mungkin ada kendali untuk melakukan kecurangan. Sebab, pengawas hingga pengamat boleh langsung turun ke tempat pemungutan suara (TPS) dan membuat laporan jika ada kecurangan.
“Tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu, karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan, kalau ada kecurangan,” ujar Mahfud.
Selain itu, kata Mahfud, dalam pemilu kali ini, aparat TNI/Polri dan ASN sudah diingatkan untuk benar-benar netral dan profesional.
Baca Juga: Denny Indrayana: Jimly Asshiddiqie Lepaskan Kesempatan untuk Tegakkan Hukum Bermoral dan Berkeadilan
“Dan itu sudah dinyatakan, baik oleh Kapolri sudah mengirimkan surat, telegram bahwa Polri harus profesional, tidak boleh memihak. Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapa pun yang terpilih, kita harus bersatu lagi,” jelas Mahfud.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.