Cak Imin: Saya Harap Presiden Jokowi Berkomitmen untuk Tetap Netral di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap berkomitmen menjaga netralitasnya dalam menyongsong gelaran Pilpres 2024. 

Cak Imin juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri agar tak terlibat politik praktis di pesta demokrasi nanti. 

"Saya mengharap komitmen Presiden ini menjadi tekad yang dikerjakan oleh semua lapisan aparatur, baik itu sipil, Polri dan TNI, untuk bersikap netral," kata Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). 

Baca Juga: Cak Imin Klaim Bisa Menang 1 Putaran di Pilpres 2024: Survei Kami Terbaru, Masih Rahasia

Ia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang beberapa hari lalu mengundang tiga bakal capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ke Istana Merdeka. 

"Soal netralitas Presiden, jadi saya melihat pertemuan Presiden dengan tiga kandidat itu adalah niat baik Presiden untik betul-betul akan netral. Itu yang kami tangkap."

"Sehingga kepada semua pihak bisa dijadikan pegangan bahwa, kan kita tahu selama ini belum pernah mengundang tiga bakal capres secara bersamaan," katanya. 

Wakil ketua DPR RI itu menambahkan, pihaknya berharap juga melakukan kontrol bila memang melihat dugaan pelanggaran dari ASN, TNI dan Polri. 

"Dan tentu, lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting. Dan saya yakin kalau ada pelanggaran dan langsung disampaikan ke publik, akan mendapat respons dari Presiden secara positif," ungkap Cak Imin.

Terpisah, Presiden Jokowi kembali menekankan agar seluruh ASN pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11).

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," sambung Jokowi. 

Terkait adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali, Presiden Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

Baca Juga: Cak Imin: Kami Masih Dianggap Enteng, Tapi Biasanya itu yang Menang

"(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.