Media Asing Kritik Proyek IKN Jokowi, Ngabalin: Pasti Tidak Tahu Regulasi

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin merespons pemberitaan majalah Time mengenai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyebut media Amerika Serikat (AS) itu tidak tahu permasalahan di dalam negeri Indonesia.

Sebelumnya, dalam tulisan berjudul Indonesia’s President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope—His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy, Time menyebut proyek IKN Nusantara sebagai representasi “warisan gelap” pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu hal yang disorot adalah penunjukan kepala otoritas IKN yang tanpa melalui pemilihan umum.

Baca Juga: Jokowi soal Nasib IKN usai Dirinya Tak Jadi Presiden: Ada UU-nya, Didukung 93 Persen Fraksi di DPR

"Kalau dia menyoroti tentang pengangkatan kepala otorita IKN, maka mereka pasti tidak tahu regulasi yang ada di Tanah Air, karena itulah tidak mungkin ada orang di luar negeri sana, mau Australia, Amerika, Belanda, atau China lebih tahu tentang masalah negara kita,” kata Ngabalin dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (2/11/2023).

"Naif betul kita sebagai bangsa yang besar ini harus terpengaruh, terganggu dengan berita-berita yang menurut saya mereka harus tahu tentang regulasi, fakta-fakta yang ada di Tanah Air,” lanjutnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut kritik dari pihak luar seharusnya menjadi lecutan bagi pemerintah untuk membuat proyek IKN lebih baik.

"Kalau sudah disepakati secara politik, walaupun banyak yang mengkritisi, tetapi karena sudah menjadi produk hukum dan harus dieksekusi, maka sejatinya (IKN) harus terus berjalan,” kata Ujang.

Di lain sisi, sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo menekankan, pemerintah juga harus mempersiapkan lembaga sosial di sekitar IKN. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.

"Mungkin yang perlu ditingkatkan juga adalah alokasi anggaran untuk memberdayakan masyarakat di sana, infrastuktur sosial betul-betullah harus dipersiapkan,” kata Imam.

“Saya khawatir kalau fokusnya terlalu fisik sementara pengorganisasian masyarakat tidak dibangun dengan baik maka akan ada kesenjangan,” lanjutnya.

Ngabalin mengaku pihaknya menerima kritik, khususnya dari dalam negeri tentang proyek IKN.

"Kalau dari luar negeri yang saya tidak setuju itu adalah mereka bercerita seperti mereka lebih tahu daripada kita di Tanah Air, itu yang kadang-kadang bikin otak agak mendidih,” katanya.

Baca Juga: Kantor BI di IKN Mulai Dibangun, Jokowi Yakin Kepercayaan Investor Meningkat