JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo dinilai perlu membuktikan komitmennya secara konkret untuk bersikap netral pada Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merespons makan siang yang dilakukan Jokowi dengan ketiga bakal capres.
“Jadi komitmen hari ini harus dilanjutkan dalam bentuk yang konkret ya, misalnya Presiden harus menginstruksikan kepada aparatur negara, tidak menggunakan apa pun yang berkaitan dengan fasilitas publik untuk kepentingan salah satu calon,” kata Burhanuddin dalam Breaking News KOMPAS TV, Senin (30/10/2023).
Baca Juga: Undang 3 Bacapres Makan Siang, Pengamat: Jokowi Ingin Tampilkan Netralitas di Pilpres 2024 ke Publik
“Jadi saya setuju ini tidak serta-merta membuat publik percaya, tetapi kan namanya komitmen baik harus disambut. Nanti tinggal kita cek, kita awasi, kita monitor, apakah komitmen verbal Presiden Jokowi, gestur, atau sinyal ini diikuti dengan bukti konkret di lapangan atau tidak.”
Dalam pernyataannya, Burhanuddin juga menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan gesturnya kepada tiga capres yang diundang makan siang hari ini.
“Saran saya, itu (pertemuan makan siang) juga dipakai untuk memberi nasihat kepada ketiga calon presiden yang diundang makan siang ini, agar kampanye secara damai dan gembira, jangan menyebarkan hoaks, jangan menggunakan politik identitas, jangan menyalahgunakan kekuasaan,” ujar Burhanuddin.
“Ini penting ini, karena situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, geopolitik sedang memanas, di Timur Tengah, kemudian di Rusia dan Ukraina, kemudian memanasnya perang dagang antara Amerika dan China. Jadi membutuhkan persatuan berkaitan dengan tujuan yang lebih besar ya, bukan sekadar kemenangan elektoral. Jadi jangan sampai proses menuju Pilpres 2024 itu menimbulkan luka,” urainya.
Baca Juga: Andreas: Tidak "Apple to Apple" Menyamakan Antara Presiden Joko Widodo dengan PDI-P
Tidak hanya itu, Burhanuddin juga menilai perlu dicari formula atau jalan tengah untuk hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan.
“Karena terus terang saya harap-harap cemas, sangat khawatir melihat perkembangan perseturuan antara PDI Perjuangan dengan Istana yang menuju pada indikasi yang kurang positif,” ucap Burhanuddin.
“Saya tahu kedua belah pihak ini mungkin merasa dikecewakan satu sama lain, tetapi harus ditempatkan kepentingan nasional yang lebih besar di atas segalanya. Jadi jangan sampai hubungan kedua belah pihak (antara) Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan itu memburuk, karena itu yang rugi adalah bangsa Indonesia,” tekannya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.