Bahlil Lahadalia Akui Cetuskan Penundaan Pemilu: Itu Salah Saya, Tidak Pernah Diperintah Siapapun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia mengakui dirinya pernah mengusulkan penundaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023), politisi Partai Golkar itu pun mengaku sebagai orang pertama yang mengusulkan penundaan Pilpres 2024.

"Saya mau sampaikan ya, yang ngomong pertama tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia," kata Bahlil, Sabtu (28/10/2023).

"Buka itu di semua media, dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata lelaki yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Bahlil mengaku mengusulkan penundaan Pilpres 2024 saat menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia ketika pandemi COVID-19 masih berlangsung pada 2021. 

Baca Juga: Anies-Muhaimin Ikuti Jalan Sehat Bersarung di Jember, Singgung Beras Mahal dan Pupuk Sulit

Bahlil menyebut, usulan tersebut bisa dilaksanakan apabila sejalan dengan peraturan yang berlaku.

"Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," jelasnya.

"Sekarang sudah terjadi sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," ujarnya.

Ia pun menegaskan, isu penundaan Pemilu adalah salahnya, bukan orang lain.

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, bukan salah siapa-siapa," tegasnya.

Baca Juga: Luhut Buka Suara soal Tudingan Punya Banyak Jabatan: Saya Hanya Eksekutor kok

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, ada sosok yang disebut "Pak Lurah" meminta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Ia menyebut, PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus dengan konstitusi.

"Berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu, yang saya dapat informasinya, ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan YME, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan," terangnya.