Romahurmuziy Kritik Jokowi yang Ngaku Dukung Semua Pasangan Capres-Cawapres, Eksistensinya Tidak

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy kritisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan mendukung semua pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Karena kenyataannya eksistensi Presiden Jokowi sebagai kepala negara tidak hadir di semua pasangan yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Romahurmuziy dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (24/10/2023).

“Statement beliau setelah kemarin upacara hari santri tanggal 22 di Surabaya, beliau menyatakan dukung semua. Karenanya, kita tentu berasumsi bahwa pendapat beliau itu benar. Meskipun ketika kita berbicara eksistensi atau kehadiran beliau atau simbol-simbol beliau itu tidak kemudian hadir di semua pasangan,” kata Romi, sapaan Romahurmuziy.

Baca Juga: Pengamat: Jokowi Secara Politik dan Kepentingan Sudah Tidak Bersama PDIP

Romi  yang partainya mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 pun mengaku tetap optimisitis meskipun tanpa eksistensi Jokowi. Terlebih jika berkaca respons publik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, gelombang sentiment negatif kepada Jokowi begitu tingginya.

“Kalau kita lihat saat Mas Gibran diumumkan atau yang lebih lagi pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan hari Senin yang lalu, sebenarnya gelombang-gelombang sentimen negatif itu bisa dikatakan 95 persen sampai dengan 99 persen ya,” ujar umum PPP periode 2014-2019 ini. 

Bahkan, sambung Romi, tidak ada satu pakar tata negara pun setuju dengan putusan MK yang membuat Gibran Rakabuming Raka akhirnya bisa maju sebagai bakal cawapres.

Baca Juga: PDIP soal Prabowo-Gibran Maju Pilpres: Ganjar-Mahfud Semakin Mantap Berkontestasi

“Memang betul Pak Jokowi ini di dalam beberapa survei beberapa pekan lalu, sampai dengan beberapa pekan lalu, masih memiliki approval rating tinggi dan juga memiliki influencing power sampai dengan 15 persen dari pemilih,” kata Romi.

“Tetapi dengan adanya gelombang putusan MK yang dinegativisir oleh para netizen ini, saya kok ragu 15 persen itu masih ada, jangan-jangan itu sudah jatuh ke titik nadir entah berapa.”