Mantan Penyidik KPK Minta Jokowi Nonaktifkan Pimpinan KPK yang Diduga Terlibat Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menonaktifkan pimpinan KPK yang diduga terlibat kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal tersebut disampaikan Praswad merespons dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada penanganan kasus korupsi di Kementan.

“Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan, seharusnya Presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian,” ujar Praswad, Jumat (6/10/2023).

Menurut dia, ketegasan Presiden Jokowi diperlukan agar penanganan kasus-kasus korupsi oleh KPK benar-benar dijalankan dengan integritas dan independensi.

Baca Juga: Panglima TNI Yudo Margono Mutasi 156 Perwira Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya

“Hal tersebut bukan hanya bermanfaat untuk kelanjutan penanganan kasus dugaan pemerasan yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Kepolisian, tetapi juga terhadap integritas dan independensi penanganan kasus korupsi di Kementan yang sedang ditangani KPK,” katanya.

Praswad yang merupakan Ketua IM57+ Institute lebih lanjut berharap kepolisian dapat membongkar dugaan pidana korupsi yang dilakukan pimpinan KPK.

Satu di antaranya adalah dengan segera mengumumkan kepada publik siapa tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Mengingat proses penegakan hukum yang akuntabel dan berintegritas terhadap kasus tersebut memiliki dampak yang serius untuk mendorong pembenahan Komisi Pemberantasan Korupsi serta menunjukkan komitmen kepolisian untuk menerapkan prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum, red),” ujar Praswad.

“Termasuk kepada khususnya pimpinan KPK yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.”

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri telah buka suara menanggapi dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul.

Ia membantah pimpinan KPK melakukan pemerasan terkait kasus dugaan korupsi di Kementan.

Baca Juga: Todung: KPK Tak Solid di Kasus Kementan, Presiden Jokowi Harus Investigasi Bentuk Fact Finding Team

“Kita memahami tentang informasi yang beredar, apa yang jadi isu sekarang, tentu harus kita pahami. Kita sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK,” tegas Firli.

Dia juga membantah ada orang yang menemui dirinya untuk memberikan sejumlah uang.

“Saya kira nggak ada orang-orang menemui saya apalagi ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar, saya pastikan nggak ada. Siapa yang mau ngasih uang 1 miliar dolar?” ucapnya.

Firli mengaku hanya mengenal sosok Syahrul Yasin Limpo di Kementan dan tidak mengenal pejabat dengan level di bawah menteri.

“Di Kementerian Pertanian, saya kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna, saya selalu bicara pada menteri sebelum sidang, itu diambil fotonya,” jelasnya.