Usai Presiden Jokowi Bertemu SBY, PPP Tak Masalah Demokrat Dapat Kursi Menteri

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku tak mempermasalahkan bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan kursi menteri ke kader Partai Demokrat.  

Kabar itu berembus setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023). 

"Ya kalaupun mau, Demokrat mau, silakan, dan Pak Jokowi butuh gitu," kata pria yang karib disapa Awiek di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).

Baca Juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Mahfud MD: Saya Tidak Melihat Tanda-Tanda

Menurut Awiek, PPP menghargai Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif melakukan perombakan jajaran pembantunya di kabinet. 

"Sekali lagi soal reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo sebagai user, saya kira tidak bisa maksa-maksa beliau, dan beliau bisa mengukur kebutuhan di mana untuk bisa merombak kabinetnya. Kalau PPP yang penting tidak mengurangi kursi PPP gitu kan," kata dia.

Menurut dia, biasanya menjelang akhir pemerintahan, jarang terjadi reshuffle kabinet kecuali ada menteri yang terjerat kasus hukum. 

"Kalau enggak ada yang bermasalah tentu biasanya menjelang setahun tidak ada reshuflle, kita liat sejarahnya, reshuflle di ujung tahun itu ketika menterinya ada masalah, mulai dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi pun begitu ketika menterinya bermasalah, tiga bulan pun di-reshuffle, kalau tidak ada masalah ya tidak ada (reshuffle), landai-landai saja," kata Awiek.

Mahfud MD tak lihat tanda ada reshuffle

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak melihat tanda-tanda perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan.

"Perasaan saya dan keterlibatan saya di kabinet itu ndak ada sesuatu pun yang terganggu. Sampai saat ini. Saya tidak melihat ada tanda-tanda reshuffle," kata Mahfud, Selasa (3/10), seperti dilaporkan reporter KompasTV, Renata Panggalo.

Mahfud menyebut, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Nilai Reshuffle Kabinet Kurang Kondusif jika Dilakukan Sekarang

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan jika melakukan perombakan kabinet sehingga dia meminta publik untuk menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil.