Muhaimin Sebut Program Food Estate Gagal, Ini Solusi yang Ditawarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Program ketahanan pangan yang digagas pemerintah melalui program lumbung pangan atau food estate dinilai gagal. 

Hal ini bisa dilihat masih tingginya harga pangan dan masih adanya impor beras untuk menutupi kekurangan pasokan. 

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar menilai perlu ada strategi baru menuju swasembada pangan. Menurutnya program food estate yang digagas pemerintah belum mampu mengatasi persoalan pangan. 

"Kita harus bergeser, produktivitas pangan ini harus digerakkan secara masif, bukan melalui food estate, tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani," ujarnya di Hotel Bidakara, Rabu (27/9/2023). 

Muhaimin menilai pemerintah bisa mendata tanah-tanah pertanian milik rakyat, kemudian diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional.

Baca Juga: [FULL] Polemik Proyek Food Estate | Laporan Khusus

Menurutnya dengan cara pengorganisasian dan manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah, kendala kekurangan pasokan hingga harga pangan tidak stabil dapat terpantau dengan baik leh pemerintah. 

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah pertanian punya rakyat diorganisir dengan manajemen bisnis pangan raksasa nasional," ujarnya. 

Adapun food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Program ini tesebar di beberapa daerah di Tanah Air. Di Papua ada 1,2 juta hektare lahan yang dijadikan lumbung pangan, di Kalimantan Timur 100 ribu hektare, Kalimantan Tengah ada 180 ribu hektare. 

Kemudian di Kalimantan Barat ada 120 ribu hektare dan Maluku, Kepulauan Aru ada 190 ribu hektare lahan yang dijadikan lumbung pangan.