Pakar Sarankan Pemerintah segera Mitigasi Hentikan Penyebaran Hoaks terkait Rempang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebagai upaya mencegah perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat, pemerintah harus segera melakukan mitigasi guna menghentikan penyebaran hoaks terkait rempang.

Hal itu sebagaimana disarankan Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha menyikapi perkembangan perihal berbagai persoalan terkait Rempang, terutama adanya penyebaran hoaks.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu, pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dan sebagainya," ujar Tuhu Nugraha, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV Minggu (24/9/2023).

Baca Juga: Temuan Komnas HAM Terkait Konflik Lahan di Pulau Rempang

Menurutnya, melalui cara persuasif ini diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu.

"Hal ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.

Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional.

Sebab, lanjut Tuhu, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approaching-nya.

Baca Juga: 8 Rekomendasi Komnas HAM Terkait Konflik Rempang, Ini Detailnya

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," katanya.

Oleh karena itu, Tuhu menjelaskan, agar ke depan tidak terjadi semacam itu seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.

"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," tuturnya.

Terkait penyebaran hoaks di media sosial soal Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada.

Baca Juga: Komnas HAM Beri 8 Rekomendasi soal Konflik Lahan di Pulau Rempang

"Masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Kalau nggak punya waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri," ujarnya.

"Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoaks dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati-hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," ujarnya, menegaskan.