Tanggapan Ganjar Pranowo soal Kaesang Masuk PSI: Semua Orang Punya Hak Berdemokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Ganjar Pranowo menilai pilihan Kaesang Pangarep masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai hak berdemokrasi.

Ia pun mempersilakan anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan siapa saja untuk menggunakan hak demokrasi masing-masing.

"Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi, jadi boleh lah," kata Ganjar saat lari pagi di Jakarta, Minggu (24/9/2023) sebagaimana diwartakan jurnalis KompasTV Bongga Wangga.

"Silakan, siapa pun," imbuhnya, saat bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan rombongan.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI. Kaesang menerima kartu tanda anggota (KTA) PSI dengan nomor anggota S317420230151515.

Penyerahan KTA digelar di kediaman Kaesang di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/9).

Baca Juga: Kaesang Dinilai Tak Cocok Jadi Anggota Biasa di PSI karena Punya Nama Besar

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, hubungan persahabatan antara PSI dan Kaesang sudah terjalin cukup lama.

"Kami mengapresiasi Mas Kaesang mau turun ikut berjuang bersama teman-teman PSI. Hari ini sebuah kegembiraan bagi kami semua, bisa menyambut anggota baru kami, Mas Kaesang," kata Grace.

Sementara itu, politisi PDI-P Deddy Yevri Sitorus menilai Kaesang punya nama besar sebagai anak presiden, sehingga kurang pantas apabila hanya menjadi anggota biasa.

"Kalau saya jujur aja, kalau Kaesang di PSI hanya jadi anggota, se-gede anak presiden, kurang pantas lah," kata Deddy menegaskan.

Baca Juga: Panglima TNI Tegaskan Perwira Kostrad yang Lecehkan Sejumlah Junior di Serpong akan Diproses Hukum

Menurutnya, lelaki yang menamatkan pendidikan sarjananya pada 2019 lalu itu berpotensi langsung menduduki posisi sebagai Dewan Pembina PSI atau Sekretaris Dewan Pembina.

"Minimal Dewan Pembina lah, biar cepat belajar, Sekretaris Dewan Pembina dong," tegasnya.

"Ketua Umum mah di PSI kapan aja bisa diganti, nggak urus, minimal Dewan Pembina," imbuhnya, dilansir dari Antara.