Partai Demokrat Desak Koalisi NasDem dan PKB Buat Nama Baru: Jangan Pakai 'Perubahan'

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mendesak koalisi Partai NasDem dan PKB membuat nama baru dan tidak memakai kata "perubahan".

Herzaky mengeklaim nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) digaungkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bukan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Koalisi Perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan NasDem. Yang menggaungkan perubahan itu Mas AHY bertahun-tahun," ucap Herzaky, Sabtu (2/9/2023). 

Ia menyebut, mulanya Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat untuk menandatangani Piagam Kerja Sama Perubahan dan mengusung bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Akan tetapi, usai NasDem mendeklarasikan Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Demokrat mencabut dukungan untuk Anies.

Baca Juga: Gaduh Partai Politik Ditelikung, Puan Maharani Yakin Koalisi PPP dan PDIP Teguh

"Ada orang yang tidak komitmen, mengapa masih bawa nama 'Perubahan'? Buat nama baru, lah. Entah koalisi apa," ujar Herzaky.

"Kami tidak hengkang, tidak keluar, mereka yang buat koalisi baru," tegasnya dilansir dari Kompas.com.

Ia mengatakan, pihaknya sudah bukan mitra koalisi Partai NasDem.

Sebelumnya, Partai Demokrat resmi menyatakan keluar dari KPP yang mengusung Anies pada Jumat (1/9/2023) lalu melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Pencabutan dukungan dan keluarnya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, Jumat (1/9/2023).

Menurut Andi, keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia mengumumkan dua poin hasil rapat itu dalam jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor.

"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut, yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024,” ujarnya.

“Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi Mallarangeng.

Anies merupakan bacapres yang diusung KPP yang mulanya beranggotakan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun, Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies usai NasDem memilih Cak Imin sebagai bacawapres.