Jokowi Jawab Megawati yang Minta KPK Dibubarkan: Sistemnya Sudah Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pernyataan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.

Diketahui, Megawati meminta Jokowi untuk membubarkan KPK karena dianggap sudah tidak efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Update Kasus Dugaan TPPU Lukas Enembe: KPK Periksa 3 Saksi, Salah Satunya Pramugari

Terkait permintaan itu, Jokowi mengatakan bahwa sistem di KPK sudah bagus. Hal itu ditandai dengan adanya operasi tangka tangan atau OTT.

"Ya lembaganya kan bagus. Lembaganya kan bagus. Sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Brahrang, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).

Meskipun demikian, Jokowi mengakui bahwa semua lembaga pemerintahan memiliki kekurangan. Karena itu, harus ada perbaikan dan evaluasi.

"Ya mesti ada yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu (kurangnya) yang harus diperbaiki, dievaluasi," kata Jokowi dikutip dari video KompasTV.

Baca Juga: Jokowi di KTT BRICS: Kita Semua Melihat Tatanan Ekonomi Dunia Saat Ini Sangat Tidak Adil

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri sebelumnya kembali mendapat sorotan publik lantaran pernah mengusulkan pembubaran KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Megawati, kehadiran KPK tidak efektif karena korupsi masih merajalela di Indonesia.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati, dikutip dari Kompas.com (21/8/2023).

 

Megawati mengaku gemas melihat penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik.

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan," ujar Mega.

"Persoalannya, penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat.”

Baca Juga: Singgung Supersemar, Megawati Bicara soal Penyimpangan Sejarah Orde Baru