Golkar-PAN Bergabung, PKB: Penentuan Bakal Capres-Cawapres Tetap Diputuskan Prabowo dan Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, terkait penentuan bakal capres-cawapres masih diputuskan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Hal ini sesuai dengan piagam kerja sama yang tercantum dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Jazilul menjelaskan, meski Golkar dan PAN sudah bergabung untuk mendukung Prabowo sebagai bakal capres, tapi hingga saat ini belum ada pembatalan kesepakatan yang ada di piagam KKIR. 

Baca Juga: Golkar dan PAN Deklarasikan Dukungan Kepada Prabowo | Laporan Khusus

"Oleh sebab itu, PKB masih berpegang pada mekanisme yang itu sudah dikontrak atau ditandatangani bersama Gerindra bahwa bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," kata Jazilul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/8/2023). 

Jazilul menyebut, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut ihwal mekanisme penentuan bakal capres-cawapres di dalam koalisi bersama Gerindra, Golkar, PAN, dan partainya. 

"Sampai hari ini belum ada agenda (pembaruan piagam kerja sama KKIR) dan soal bagi kue, posisi ini belum ada agenda, yang saya tahu ya, untuk duduk bersama merumuskan apa yang nanti atau mekanismenya seperti apa memutuskannya," ujarnya. 

Ia mengaku tak akan mempermasalahkan bila nantinya ada usulan pergantian nama koalisi. 

Bagi PKB yang terpenting nama Cak Imin dipilih menjadi bakal cawapres Prabowo. 

"Kalau bagi PKB nggak penting mau diganti, mau diubah namanya, yang penting Pak Muhaimin masuk jadi cawapres. Itu lebih penting," katanya.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB serta Partai Golkar dan PAN resmi berkoalisi untuk Pilpres 2024.

Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

Baca Juga: PKB Buka Peluang Pindah Koalisi ke PDIP Jika Cak Imin Tak Jadi Bakal Cawapres Prabowo

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.