Di depan Polisi Megawati Tak Habis Pikir dengan Kasus Ferdy Sambo: Ke mana Perikemanusiaannya?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri prihatin atas kasus Ferdy Sambo.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Megawati mengaku sedih hingga menangis tatkala mengetahui kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh atasannya sendiri, yakni Ferdy Sambo.

"Apa nggak sedih saya, peristiwa pak sambo itu? Lho betul lho, saya sebagai seorang ibu nangis lho," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

"Bayangkan, ke mana peri kemanusiannya? Dan mana moral yang beradab pada kepolisian sekarang?" imbuhnya.

Megawati pun sempat mengingatkan sambil menunjuk anggota polisi yang ada di acara tersebut dan berada di sisi para hadirin.

"Dia, bapak polisi, ingat lho (sambil menunjuk). Kalau mau ngamuk (marah -red) sini," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan kepada para petinggi polisi untuk tak melalaikan bawahan atau anak buah.

Baca Juga: Gegara Kasus Ferdy Sambo, Megawati Soekarnoputri Heran Hukum di Indonesia: Ini Hukum Apa Ya?

"Jangan anak buah itu dilalaikan, itu Pancasila yang namanya 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', tapi ada juga jenderal, itu Pak Sambo, lho kok anak buah sendiri dibunuh," ungkap Megawati.

Ia pun tak habis pikir dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang justru memperingan hukuman bagi Ferdy Sambo dan terpidana lainnya.

"Saya mikir, Indonesia ini hukum opo yo? Saya bukan mau melawan hukum lho, tapi kan saya kok bisa mikir, iki ngopo to sebenarnya (ini kenapa sih sebenarnya? -red)," ungkap Megawati.

"Sudah dua pengadilan yang tingkat pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, eh kok pengurangan hukuman," sambungnya.

Ia pun mengaku dirinya menghormati MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan.

Namun, ia meminta agar pengadilan juga berpihak kepada rakyat kecil.