Sekjen PKS: Presiden Jokowi Harus Netral di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tetap bersikap netral dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu ia katakan saat DPP PKS menggelar upacara dalam memperingati HUT ke-78 RI di Jakarta pada Kamis (17/8/2023).

"Kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan akan mampu bersikap netral," kata Habib Aboe dalam keterangannya, Kamis. 

Baca Juga: Jokowi: Saya Bukan Lurah, tapi Presiden Republik Indonesia

Menurut dia, dengan bersikap netral di Pemilu 2024 itu sesuai dengan pidato Presiden Jokowi pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023. 

"Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin yang menegaskan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka yang menentukan Capres dan Cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik, dan bukan kewenangan Presiden RI," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap Pemilu 2024 harus berjalan secara jujur dan adil, serta benar-benar menjadi pesta rakyat. 

"Tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu Serentak tahun 2024. Intensitas politik kian terasa tinggi. Kita berharap Pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil, aman dan damai," kata Habib Aboe. 

Selain itu, lanjut dia, menghangatnya intensitas politik jelang Pemilu tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. 

"Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional sehingga membuat pemilu berjalan tidak bermartabat," katanya.

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Presiden Jokowi bercerita kerap dijadikan bantalan oleh setiap elite partai politik (parpol) ketika menentukan bakal capres cawapres menuju gelaran Pilpres 2024 mendatang. 

Ia menyatakan, elite politik di Indonesia kerap menyebut menunggu arahan dari seorang lurah ketika akan memutuskan pasangan calon di pesta demokrasi nanti.

"Suasana sudah hangat-hangat dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan pak lurah. Saya sempat mikir ini siapa?" kata Jokowi pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Akhirnya, ia mengetahui kalau lurah itu merupakan sebuah perumpamaan.   

"Sedikit-sedikit kok pak lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud pak lurah, saya. Ya, saya jawab saat ini, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Baca Juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Sekjen PKS: Tiga Paslon Ideal untuk Pilpres 2024

Kepala Negara menegaskan dirinya tak memiliki andil apapun dalam menentukan koalisi di Pilpres 2024. Sebab, ia bukan ketua umum parpol yang bisa merundingkan sosok yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Ternyata pak lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi parpol," ungkap Jokowi, dipantau dari program Breaking News KompasTV.