JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo tidak bisa berbuat banyak kala melihat foto dirinya ikut dipajang di baliho para calon legislatif hingga bakal calon presiden sebagai bahan sosialisasi.
Presiden memahami jika ada bakal capres yang ingin melanjutkan program yang sudah digagas. Begitu juga dengan caleg yang berasal partai pendukung pemerintah.
Namun, Presiden Jokowi tak mau melarang para bakal capres yang memajang foto dirinya secara berdampingan.
"Ya, saya kira menurut saya juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja," ujar Jokowi di awal pembukaan pidato di gedung DPR/MPR, Rabu (16/8/2023).
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden Jokowi yakni soal penentuan bakal capres dan cawapres. Belakangan, Presiden mendengar istilah "Pak Lurah" di kalangan politisi dan partai politik.
Baca Juga: Baliho dengan Foto Jokowi dan Tulisan "2024 Jatah Prabowo" Muncul di Lampung
Presiden menilai istilah tersebut kini menjadi sebuah tren di tengah suasana tahun politik yang dipakai sebagai jawaban kalangan politisi dan partai politik.
Setiap para politisi atau parpol ditanya soal bakal capres dan cawapresnya, jawabannya "Belum ada arahan dari Pak Lurah". Saking seringnya mendengar istilah "Pak Lurah", Presiden Jokowi pun mengambil kesimpulan bahwa istilah tersebut ternyata merujuk kepada dirinya.
"Saya sempat berpikir, siapa ini "Pak Lurah". Sedikit-sedikit kok (menyebut) Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, 'saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia.' Ternyata Pak Lurah itu kode," ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai dan juga bukan ketua koalisi partai politik yang bisa menentukan bakal capres dan cawapres.
Presiden mengingatkan kembali ketentuan undang-undang, yang menentukan bakal capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik.
Baca Juga: Penampakan Baliho Ganjar Bersama Jokowi di Karanganyar, Begini Kata PDIP
"Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi," ujar Presiden Jokowi
"Walaupun saya paham, ini sudah nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng," sambung Presiden.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.