Mahfud MD: Banyak Terjadi Politik Uang di KPU

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, politik uang merupakan penyakit yang kerap terjadi di dalam penyelenggaraan pemilu. 

Mahfud menjelaskan, politik uang itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan, dalam praktiknya melibatkan jajaran pejabat desa, kecamatan hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Beberapa penyakit dalam pemilu yang harus kita antisipasi. Pertama, kemungkinan atau sering terjadinya politik uang, yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. Banyak, ada yang borongan, melalui pejabat di desa, kecamatan, melalui kpu. Banyak (politik uang) di KPU, meskipun sudah independen," kata Mahfud dalam pembukaan acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, Jakarta, Selasa (8/8/2023). 

Baca Juga: Mahfud MD Tanggapi soal Batas Usia Capres-Cawapres

Menurut dia, terjadinya politik uang yang terjadi hingga dilakukan oleh jajaran KPU, cakupan aparat KPU tersebut amat luas. 

"Karena KPU tidak hanya di Jakarta, ada sampai daerah, bahkan sampai ke TPS (tempat pemungutan suara), itu orang-orangnya KPU semua."

"Politik uang sering dibeli lewat mereka yang sering disebut serangan fajar," kata Mahfud. 

Mahfud menambahkan, dalam mencegah dan menindak adanya kecurangan saat pesta demokrasi, sehingga dibentuk intrumen penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana guna mendukung kerja Sentra Gakkumdu baik secara formil maupun materiil.

Baca Juga: Diduga Akibat Pergantian Nama Komisioner Sorong Selatan, Masyarakat Palang Kantor KPU

"Mengapa Gakkumdu dan instrumen hukum yang lain diperlukan dalam pelaksanaan pemilu? Karena demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi." 

"Demokrasi adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar. Demokrasi itu, menang-menangan. Nomokrasi itu penegakan kebenaran atas yang menang," katanya.