Kemenkominfo Sebut Kasus Kebocoran Data Kebanyakan dari Pihak Eksternal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyoroti, bahwa kasus dugaan kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini kebanyakan berasal dari pihak eksternal.

Kasus kebocoran data pribadi ini disebabkan oleh kelemahan dalam sistem keamanan atau sekuriti, yang membuat data pribadi menjadi rentan dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. 

"Sejauh ini memang karena security kebanyakan," kata Usman dalam diskusi daring Polemik Trijaya bertajuk 'Data Warga Siapa yang Salah?' dikutip dari Tribunnews, Sabtu (22/7/2023).

Usman menuturkan, kebocoran data ini memang disebabkan oleh peretasan, bukan penyalahgunaan semisal menjual data ke pihak luar.

"Untuk penyalahgunaan, katakanlah menjual datanya, belum kami terima. Biasanya karena memang di-hack, dicuri datanya itu juga karena kelalaian pengendali data," jelasnya.

Menurut Usman kelemahan perlindungan data itu disebabkan karena tak dilakukannya tes penetrasi secara berkala sehingga tidak ada pembaruan dari sisi keamanan teknologinya.

"Karena mungkin tidak melakukan tes penetrasi secara berkala, tidak meng-update teknologinya," ujarnya.

Seperti yang diketahui, eberapa kasus dugaan kebocoran data di Indonesia dari berbagai instansi dan lembaga telah mencuat ke permukaan.

Teranyar adalah dugaan kebocoran data Dukcapil Kemendagri yang pertama kali diungkap oleh akun Daily Dark Web di Twitter pada Sabtu (15/7/2023).

Akun tersebut menyebutkan bahwa 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di sebuah forum peretas. 

Baca Juga: Dugaan 337 Juta Data Dukcapil Bocor, Menkominfo: Penduduk Kita 277 Juta, Emang Hantu Punya NIK?