AHY: 9 Tahun Terakhir Ketidakadilan dan Kemunduran Demokrasi Dirasakan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Demokrat mencermati dalam sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo masyarakat merasakan ketidakadilan dan kemunduran demokrasi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menguraikan, di sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pihaknya mencermati ada penilaian tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, serta tajam ke lawan tumpul ke kawan. 

Respons negara terhadap pencari keadilan juga sering berbeda karena dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. 

AHY mengingatkan praktik tersebut merusak keadilan, etika pemerintahan dan nilai demokrasi. Sejatinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih.

"Cegah penyalahgunaan kekuasaan dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik," ujar AHY dalam pidato politiknya di Breakingnews KOMPAS TV, Jumat (14/7/2023).

Baca Juga: Partai Demokrat Bikin 3 Gagasan Perubahan dan Perbaikan Program Infrastruktur untuk Masa Depan

AHY menambahkan, langkah perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan. Hal ini dikarenakan ketidakadilan bisa menjadi sumber utama dari semua permasalahan yang akan dihadapi negara. 

"Keadilan harus belaku untuk semua baik keadilan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah," ujar AHY.

Bagian lain yang dicermati Demokrat dari masyarakat yakni perlu adanya perubahan dan perbaikan demokrasi dan kebebasan rakyat.

AHY menyatakan pihaknya telah mengamati akhir-akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi secara fundamental. 

Menurutnya saat ini rakyat takut bicara, kalangan elite dan golongan menengah juga enggan bicara karena khawatir bakal diserang membabi buta. 

Baca Juga: AHY Soroti Ekonomi Indonesia: Tumbuh Rendah, yang Meroket Justru Utang

Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara, netralitas dan independensi kekuasaan negara pun dipertanyakan, terlebih ada niat cawe-cawe pemimpin negara dalam Pemilu 2024 mendatang. 

AHY mengingatkan jika cawe-cawe pemimpin negara melibatkan instrumen kekuasaan dan dinilai tidak adil, maka dampaknya sangat jelas nasib demokrasi dalam bahaya. 

"Kami berpendapat segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi harus kita cegah bersama. Masih ada waktu, jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam," ujar AHY.