AHY Soroti Ekonomi Indonesia: Tumbuh Rendah, yang Meroket Justru Utang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

AHY menyatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi negara mengalami pelemahan sementara utang pemerintah terus meningkat.

“Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” kata AHY dalam pidato politiknya di YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7/2023).

Menurut AHY, terjadi stagnasi bahkan kemunduran yang serius dalam bidang ekonomi selama 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertumbuhan ekonomi jauh di bawah target yang dijanjikan, yaitu sekitar 7-8 persen. Angka pertumbuhan ekonomi saat ini terjaga pada angka 5 persen dan bahkan sempat mengalami penurunan selama pandemi Covid-19.

Dampak dari peningkatan utang tersebut menyebabkan penurunan kinerja beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jauh di bawah target yang ditetapkan.

AHY menyebutkan bahwa pada bulan Maret 2023, utang pemerintah mencapai lebih dari Rp7.800 triliun. Akibatnya, anggaran APBN yang digunakan untuk membayar cicilan dan bunga utang semakin meningkat.

Jika rata-rata bunga utang mencapai Rp400 triliun per tahun, jumlah tersebut setara dengan alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2020.

Baca Juga: AHY Dicurhati Petani Soal Harga Jual Dipermainkan Tengkulak: Kami Sampun Megap-Megap

“Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang Rp400 triliun itu. Biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai Rp200 juta, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus terbaik di Indonesia,” tutur AHY.

Sebagai alternatif, jika dana sebesar Rp400 triliun dialokasikan untuk bantuan modal pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp50 juta per unit, maka sebanyak 8 juta unit UMKM dapat mendapatkan bantuan tersebut.

“Jika satu unit UMKM menyerap 5-10 pekerja, maka tercipta 40-80 juta lapangan kerja. Ilustrasi ini untuk memberikan gambaran, konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar,” tutur AHY.

AHY menekankan bahwa pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan alasan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman yaitu di bawah 60 persen. 

Hal ini dikarenakan kemampuan fiskal pemerintah untuk membayar utang sangat terbatas dan memberatkan APBN.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap utang pemerintah dan BUMN. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada utang.

“Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang,” ucap AHY.

“Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan, akibat utang yang meroket, ruang fiskal sempit,” tegas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 

Baca Juga: AHY Singgung Soal Pejabat Berbisnis di Lingkungan Pemerintah, Ibarat Jeruk Makan Jeruk