Ini Alasan Nasdem Tidak Undang Presiden Jokowi di Acara Apel Siaga Perubahan di GBK

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Nasdem bakal menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (16/7/2023).

Waketum DPP Nasdem, Ahmad Ali menjelaskan, dalam Apel Siaga Perubahan ini akan dihadiri partai anggota Koalisi Perubahan untuk Perubahan (KKP) dan beberapa organisasi masyarakat yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Selain itu kepala daerah dari partai koalisi juga akan diundang untuk meramaikan Apel Siaga Perubahan. 

"Kami melakukan konsolidasi secara internal yang insya Allah, dari rapat terakhir yang dilakukan oleh panitia kemarin, akan dihadiri 180 ribu peserta yang sudah teregistrasi pada acara 16 Juli," ujar Ahmad Ali saat jumpa pers di DPP Nasdem, Rabu (12/7/2023).

Terkait kehadiran Presiden Joko Widodo, Ahmad Ali menjelaskan, kegiatan ini bersifat internal partai politik sehingga tidak mengundang kepala negara.

Baca Juga: Nasdem Cari Hari Baik untuk Umumkan Nama Bakal Cawapres Anies di Pilpres 2024

Tak hanya itu, pejabat negara dan kepala daerah yang bukan kader partai juga tidak masuk dari undangan. 

"Tidak (mengundang Pak Jokowi), karena kegiatan pada tanggal 16 Juli ini adalah kegiatan internal partai politik, jadi kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah yang nonkader Partai NasDem," ujar Ahmad.

Ahmad menambahkan, Apel Siaga Perubahan mendapatkan izin menggunakan Stadion GBK sejak 22 Februari 2023.

Ia menjelaskan, apel tersebut juga bukan ajang untuk menandingi acara partai politik lain.

Adapun kegiatan ini sebagai acara konsolidasi internal untuk melihat kekuatan infrastruktur partai serta kesiapan para bakal calon anggota legislatif dalam menghadapi pertarungan di Pemilu 2024.

"Jadi kalau kemudian menggunakan GBK sebagai satu kegiatan, kegiatan ini kami rencanakan sebelum partai-partai lain menggunakan GBK untuk kegiatannya. Jadi tidak ada niat, tidak ada maksud apa-apa untuk melakukan show offers atau menandingi partai-partai lain," ujar anggota Komisi III DPR itu.