JAKARTA, KOMPAS TV - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menduga ada perpecahan arah dukungan di antara kader PDIP di Pilpres 2024.
Ia menilai dukungan dari kader partai berlambang kepala banteng itu akan terpecah kepada dua bakal capres, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Hal itu dapat dilihat setelah Politikus PDIP Effendi Simbolon yang memberi sinyal untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
Baca Juga: Effendi Simbolon Dipanggil PDI-P, Begini Respons Prabowo Subianto!
"PDIP akan memanggil Effendi Simbolon setelah memberi sinyal dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Rakernas Marga Simbolon di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
"Sinyal itu mengindikasikan di internal PDIP tidak bulat mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024," ucapnya.
Namun, kata dia, tidak semua kader PDIP berani terbuka menyampaikan hal tersebut. Menurut dia, sebagian kader partai politik (parpol) pimpinan Megawati Soekarnoputri itu lebih banyak diam sehingga tidak terungkap sikap sebenarnya
"Sikap yang sama bisa saja mengemuka dari kelompok Dewan Kolonel yang sudah dibubarkan."
"Mereka ini para anggota DPR RI dari PDIP yang sejak awal menginginkan Puan Maharani sebagai bakal capres. Di antara mereka berpeluang besar tidak menghendaki Ganjar sebagai bakal capres," ujarnya.
Menurut dia, para pendukung Puan di akar rumput juga bisa saja tidak menghendaki Ganjar. Mereka ini berpeluang tidak memilih dan mengalihkan pilihannya ke capres lainnya.
"Jadi, memanggil Effendi Simbolon, apalagi memberi sanksi hanya karena memberi sinyal mendukung Prabowo, tentu hanya akan menimbulkan reaksi dari pendukung Puan."
"Bahayanya kalau reaksi itu dinyatakan dalam diam seribu bahasa sehingga sulit dipantau petinggi PDIP. Pembangkangan dalam bentuk diam akan lebih berbahaya daripada hal itu dinyatakan terbuka," katanya.
Selain itu, langkah seperti itu juga akan membuat petinggi PDIP tidak mengetahui arah dukungan kadernya kepada Ganjar.
"Karena itu, kebiasaan memanggil kadernya hanya karena berbeda sikap atau pendapat dapat di persepsi masyarakat PDIP sebagai partai tidak demokratis. Padahal label partainya sangat jelas menonjolkan demokrasi."
"PDIP idealnya memberi contoh yang baik dalam menyelesaikan kadernya yang berbeda pendapat. Tentu penyelesaiannya yang sejalan dengan prinsip demokrasi sebagaimana disandang partai tersebut," kata Jamiluddin.
Baca Juga: PDIP Sindir Anies Baswedan Ketika Ditanya soal Cawapres Ganjar
Seperti diketahui, Dewan Kehormatan PDIP akan memanggil politisi senior Effendi Simbolon. Namun, belum diketahui waktunya.
PDIP akan meminta klarifikasi Effendi yang menyatakan Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin andal seperti Prabowo Subianto.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.