Ketidakpastian Bisa Pengaruhi Ekonomi, Pakar UI: Jangan Banyak Gaduh Jelang Tahun Politik

DEPOK, KOMPAS.TV - Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengingatkan agar politikus dan partai politik tak membuat kegaduhan jelang tahun politik.

Pasalnya, kegaduhan di dalam politik, kata Teguh, bisa berdampak terhadap ketidakpastian yang menyebabkan pelaku usaha urung mengembangkan bisnis mereka.

Menurut dia pelaku bisnis dinilai cenderung wait and see atas kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintahan berikutnya.

Hal ini dapat menahan laju perputaran uang karena pelaku usaha belum berani melakukan ekspansi besar-besaran. 

Apabila jumlah uang beredar mengalami perlambatan, kata dia, tentunya ekonomi menurun.

"Inilah yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintah. Kita berharap semua partai politik atau apapun, jangan banyak kegaduhan di dalam politik ini sehingga dunia usaha ini bisa sedikit mengurangi ketidakpastiannya," kata Teguh di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/6/2023).

Baca Juga: AHY dan Puan Maharani Ngaku Dapat Pesan dari Orang Tua Masing-Masing sebelum Bertemu

Ia pun mengingatkan dampak tahun politik terhadap dunia usaha yang perlu diwaspadai.

"Tahun politik itu semuanya berdasarkan pola dari penelitian-penelitian kami di FEB UI, menjelang pergantian kepemimpinan seperti ini memberikan nuansa ketidakpastian, terutama di dunia bisnis," jelasnya dilansir dari Antara.

Teguh pun menerangkan langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan pemerintah menjelang tahun politik.

Salah satu yang bisa dilakukan, kata dia, ialah memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi dengan cakupan yang diperluas dan pendataan yang lebih baik.

Harapannya, kelompok masyarakat rentan yang terdampak gejolak ekonomi bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan cepat melalui berbagai bantuan sosial.

Baca Juga: MK Sebut Pemerintah Bisa Ajukan Pembubaran Parpol yang Biarkan Praktik Politik Uang agar Jera

Menurut dia, kolaborasi pendataan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial dalam hal ini perlu dijalin lebih kuat.

"Dalam konteks teori itu namanya Adaptive Social Protection. Artinya ketika ada perubahan, orang ini bisa dimasukkan mendapat bantuan yang cepat dan adaptif sehingga perlu tadi kolaborasi Kemenaker, Kemenperin, juga Kemensos. Ini menurut saya yang perlu, sehingga sinkron," katanya.

Ia menegaskan, apabila langkah social protection berupa bantuan sosial tidak adaptif, kelompok masyarakat rawan terdampak akan masuk dalam jurang kemiskinan.

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga akan meningkat, sehingga mendorong kerentanan sosial di masa depan.