RUU Kesehatan Sepakat Dibawa ke Paripurna, Dua Parpol Pendukung Anies Baswedan Menolak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat, akhirnya disepakati dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Kesepakatan itu diambil saat Komisi IX DPR dan pemerintah mengambil posisi yang sama, dalam rapat pandangan mini fraksi di Komisi IX DPR Senin (19/6/2023).

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat, keduanya dikenal berada dalam satu koalisi yaitu Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Yang menolak dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS. Jadi yang akan menandatangani 7 fraksi," kata Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Nihayatul saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan pemerintah dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej atau Eddy Hiariej, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wamenkeu Suahasil Nazara, hingga Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (19/6/2023).

Baca Juga: Aksi Kedua Tolak Pembahasan RUU Kesehatan di Jakarta, Nakes Ancam Mogok Kerja Serentak

Diketahui, pandangan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Anggota Komisi IX Aliyah Mustika Ilham. Dalam pandangannya, Partai Demokrat menilai pembahasan RUU ini terlalu terburu-buru. "Dalam pembahasan RUU kesehatan ada sejumlah persoalan mendasar. Demokrat mengusulkan peningkatan anggaran kesehatan di luar gaji dan PPI tapi tidak disetujui, pemerintah justru memilih mandatory spending dihapus," kata Aliyah.

Lebih lanjut, Aliyah menyebut ketetapan untuk dokter asing sebaiknya mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia berharap tenaga medis di Indonesia mendapatkan kesempatan yang setara.

"Demokrat dukung kehadiran dokter asing tapi tetap mengedepankan bahwa seluruh dokter lulusan Indonesia atau luar negeri diberikan pengakuan yang layak dan kesempatan yang setara dalam kembangkan karier. Dokter asing harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. RUU kurang beri ruang pembahasan yang panjang dan terkesan terburu-buru. Maka dengan ini Fraksi Demokrat menolak RUU Kesehatan dibahas menjadi UU," ujarnya dikutip dari situs resmi DPR RI dpr.go.id.

Baca Juga: IDI: Menghilangkan Organisasi Profesi di RUU Kesehatan Bisa Berujung Kegaduhan

Sementara, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengingatkan, jangan sampai RUU ini menjadi Undang-Undang tapi menimbulkan polemik di masyarakat. PKS pun menolak RUU ini.

"Jangan sampai UU yang baru diundangkan diuji ke MK atau menimbulkan polemik seperti UU Cipta Kerja. Pembahasan RUU relatif cepat, diperlukan waktu lebih panjang agar mendalam dan kaya masukan. Menimbang beberapa hal, PKS menolak RUU Kesehatan dilanjutkan pada tahap selanjutnya," tutur Netty.