Nasdem Curiga Ada yang Sengaja Embuskan Isu Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Nasdem menilai ada pihak yang sengaja mengembuskan isu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai hal tersebut sangat tidak baik, apalagi kasus yang ditangani KPK masih tahap penyelidikan.

DPP Partai Nasdem menghormati proses hukum yang dijalani oleh KPK. Namun, sangat tidak elok jika kasus yang masih tahap penyelidikan dibuat seolah KPK telah menetapkan tersangka. 

"Kita tidak memahami bahwa kemudian kasus yang masih tahap penyelidikan ini dihebohkan. Seolah-olah ada isi dari rapat yang bocor di KPK dan seterusnya," ujar Taufik di gedung DPR, Senin (19/6/2023), dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kementan.

Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Mentan Syahrul Diperiksa KPK sebagai Saksi

Kader Partai Nasdem yang duduk di Kabinet Indonesia Maju itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang sedang ditangani KPK. 

Pemeriksaan Syahrul sebagai saksi dilakukan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK atau gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, Senin (19/6/2023). 

Biasanya, KPK melakukan pemeriksaan terkait kasus yang ditangani di Gedung Merah Putih, di Jalan Persada kavling 4, Jakarta Selatan, atau sekitar 650 meter dari gedung lama.

Syahrul diperiksa sejak pukul 10.30 WIB dan baru keluar pada pukul 13.00 WIB. 

"Saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kooperatif. Kapan pun dibutuhkan, saya siap hadir," ujar Syahrul usai pemeriksaan. 

Baca Juga: Selain Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK Telah Periksa 30 Orang Pejabat dan ASN Kementan

Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo pada Jumat (16/6/2023). Namun, ia tak datang karena harus menghadiri pertemuan antar-menteri pertanian negara anggota G20 di India. 

Syahrul Yasin Limpo sempat meminta agar pemanggilannya diagendakan ulang pada 27 Juni 2023. Tetapi, tidak dikabulkan KPK, yang memintanya hadir pada Senin (19/6) kemarin.