Jawa Timur dan Papua Disebut Daerah Paling Rawan Keamanan Jelang Pemilu 2024, Ini Penjelasan Polri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri telah memetakan daerah yang rawan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pemilu 2024.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan, secara umum ada tiga daerah yang masuk daerah rawan kamtibmas jelang Pemilu 2024. 

Ketiga daerah tersebut, yakni Jawa Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Data tersebut berdasarkan hasil pencatatan per Agustus 2022. Pada periode itu, tercatat pula dua daerah yang paling rawan kamtibmas, yakni Papua dan Papua Barat.

Sementara dalam catatan Baintelkam Polri pada Februari 2023, daerah rawan kamtibmas yakni Maluku Utara dan Papua Barat. Sedangkan pada periode itu, daerah yang sangat rawan kamtibmas yakni Jawa Timur dan Papua. 

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Jangan Salah Pilih Pemimpin di Pemilu 2024: Jangan Sampai Salah Menentukan

Wahyu menyatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan tahap ketiga hingga Oktober 2023. 

"Ini sifatnya dinamis dan terus bisa berubah. Ini prosesnya kita ada berapa alat ukur yang kita gunakan, ini juga kita gunakan pada tahun 2019 untuk alat ukur potensi kerawanannya," ujar Wahyu saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Senin (19/6/2023).

Wahyu menjelaskan, pendekatan yang dilakukan Baintelkam Polri berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni mendata potensi daerah dengan potensi gangguan kamtibmas yang akan muncul. 

Data tersebut nantinya digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan dalam menyusun rencana operasi kepolisian agar dapat mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu 2024 dengan baik.

Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar Pemilu 2024 berjalan lancar. 

Baca Juga: Polisi RW Bertugas Jaga Kamtibmas Jelang Pemilu Serentak 2024

Pihaknya juga memantau media sosial terkait hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian. Pun, menggandeng tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat untuk Kamtibmas dalam mendukung pemilu lancar dan damai. 

"Dan juga monitoring medsos terkait isu-isu hoaks, ujaran kebencian dan lain-lain serta melaksanakan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi untuk mereduksi isu-isu supaya tidak menyebar. Sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat," ujar Wahyu. 

Adapun Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024. Saat itu, akan digelar serentak pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). 

Sedangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November 2024.