El Nino Dapat Picu Karhutla dan Kekeringan, BNPB Imbau Pemda Bentuk Satgas Khusus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau pemerintah daerah (pemda) membentuk satuan tugas khusus untuk mewaspadai dampak El Nino.

Fenomena ini dinilai dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah.

BMKG pun menyebut musim kemarau yang sudah dirasakan di beberapa wilayah Indonesia akan berlangsung lebih panjang daripada tahun sebelumnya karena El Nino.

"Seluruh Pemda agar melakukan apel kesiapsiagaan dan membentuk satgas khusus untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari El Nino yang dapat memicu karhutla serta kekeringan," kata Suharyanto, Sabtu (17/6/2023), dikutip dari Antara.

Baca Juga: Kekeringan Akibat El Nino Mengancam Dari Juli-Desember, RI Siap Impor 1 Juta Ton Beras dari India

Dia menambahkan, potensi karhutla sebagai dampak El Nino menjadi perhatian langsung Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, penanganannya tidak boleh lengah.

Ia juga meminta satgas penanganan karhutla terus memantau perkembangan cuaca, titik-titik panas (hot spot), tinggi muka air gambut, dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya karhutla.

"Peringatan dini terkait beberapa faktor tersebut dapat dipantau melalui situs BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove," kata Suharyanto.

Kepala BNPB juga meminta pihak terkait agar mengidentifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan karhutla, mulai dari kesiapan personel, ketersediaan peralatan, logistik untuk pemadaman darat maupun udara. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diusulkan ke pemerintah pusat jika perlu.

"Saya juga mengajak seluruh pihak yang termasuk dalam unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media) dapat bersinergi secara efektif dan efisien dalam penanganan karhutla," kata Suharyanto. 

Dia juga menekankan kepada seluruh unsur TNI dan Polri agar dapat melakukan penegakan hukum dan keamanan, khususnya bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, dan sejenisnya.

Baca Juga: BNPB: Perubahan Iklim Meningkatkan Potensi Terjadinya Bencana