Pakar: Putusan MK Tetap Terapkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Langkah Monumental Demokrasi

PADANG, KOMPAS.TV - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan tetap menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka diapresiasi akademisi dan pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Prof. Asrinaldi, Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, keputusan tersebut sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Keputusan MK ini sangat monumental bagi perkembangan demokrasi Indonesia," kata Asrinaldi.

Baca Juga: Sistem Pemilu 2024 Tetap Terbuka, Pakar Hukum Analisa 'Masalah' yang Ada di PIleg

Asrinaldi menghargai keputusan sembilan hakim MK yang telah mempertimbangkan berbagai aspek konstitusi dalam membuat putusan.

"Hakim konstitusi pastinya tidak hanya mempertimbangkan aspek konstitusi, tapi juga manfaat keterwakilan dalam demokrasi," lanjutnya.

Penggugat Fokus pada Parpol ketimbang Masyarakat

Menurut Asrinaldi, argumen yang diajukan oleh pemohon atau penggugat dalam perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 sebenarnya lebih berfokus pada partai politik daripada masyarakat atau konstituen.

Dia berharap, putusan tersebut dapat dipertahankan dan pihak-pihak yang mungkin ingin mengajukan gugatan di masa mendatang akan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama isu keterwakilan demokrasi.

Baca Juga: MK Putuskan Pemilu Tetap Proporsional Terbuka, AHY: Keadilan Berpihak pada Kedewasaan Demokrasi

"Bagaimanapun juga dalam konteks demokrasi, aspek keterwakilan harus ditegaskan lebih penting untuk kedaulatan rakyat daripada partai politik yang selama ini sangat mendominasi," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon dalam gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

MK menolak permohonan gugatan yang diajukan terkait sistem Pemilu tersebut.

Hal ini berarti bahwa sistem proporsional terbuka tetap akan diberlakukan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Pemilu 2024 Tetap Terbuka, Berikut Putusan MK Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam pernyataannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

"Berdasarkan UUD RI 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, dalam profesi menolak permohonan profesi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya" kata Anwar, dalam membacakan putusan, Kamis.

Dengan putusan ini, pada Pemilu 2024, para pemilih memiliki kebebasan untuk secara langsung memilih calon legislatif (caleg) yang mereka inginkan agar dapat menjadi anggota dewan.

Baca Juga: MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu, 8 Parpol Parlemen Tolak Proporsional Tertutup yang Diusulkan PDIP