MA Belum Jadwalkan Sidang PK Moeldoko Atas SK Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS TV - Mahkamah Agung (MA) belum menjadwalkan agenda sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terhadap SK Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat.

"Belum ada perubahan sesuai Sistem Informasi Administrasi Perkara di MA. Perkara belum terdistribusi dan belum ditunjuk majelisnya," kata Juru Bicara MA Suharto.

Baca Juga: AHY: Jika PK Moeldoko Diterima MA, Penguasa Gunakan Instrumen Hukum untuk Menghabisi Lawan Politik

Berdasarkan informasi Sistem Informasi Administrasi Perkara MA, perkara nomor 150/G/2021/PTUN.JKT ini masih belum mencatat tanggal distribusi.

Berkas pengajuan PK itu sudah masuk ke MA sejak Senin 15 Mei 2023.

Nama-nama Ketua Majelis, anggota, hingga panitera pun masih kosong.

Adapun nama pemohon ialah Jenderal TNI (Purn) Moeldoko serta terdaftar sebagai pihak termohon, yaitu Menkumham dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, bahwa dia kerap mendapatkan kabar kalau MA akan mengabulkan permohonan PK dari Moeldoko tersebut. 

“Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” tulis SBY di Twitter, Minggu (28/5/2023).

Menurut pandangannya, PK Moeldoko atas Partai Demokrat akan sulit dikabulkan karena Moeldoko telah kalah di pengadilan sebanyak 16 kali. 

Namun, apabila kabar dari Denny Indrayana benar, dia menduga ada pihak yang berniat mengganggu keikutsertaan Partai Demokrat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kalau ini terjadi, info adanya tangan2 politik utk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,” ungkap SBY.

Untuk itu, dia berharap pemegang kekuasaan tetap amanah dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sebab, kata SBY, Indonesia bukan negara predator, di mana pihak yang kuat akan ‘memangsa’ pihak yang lemah.

“Serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.

Baca Juga: Demokrat Yakin Presiden Jokowi Tahu Soal Manuver KSP Moeldoko

Terakhir, SBY berpesan kepada kader Partai Demokrat untuk terus mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan mengikuti petunjuk Ketua Umum.

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” pungkasnya.