Mahfud MD Sebut Suasana Pemilu 2024 Tak Sepanas 2019, Begini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan suasana pemilihan umum (pemilu) 2024 tak akan sepanas pemilu pada 2019.

"Menurut saya enggak (sepanas pemilu 2019 -red)," kata Mahfud, Selasa (13/6/2023) sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV Leo dan Arif.

"Dulu waktu 2019, panasnya mulai 4 November 2016," imbuh Menko Polhukam itu.

Mahfud mengatakan, ketegangan Pemilu 2019 dimulai sejak November 2016 dan disusul dengan demonstrasi atau aksi 212 jelang pemilu Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. 

"Muncul alumni 212, muncul pengawal fatwa majelis ulama, sampai panas jelang pemilu," terang Mahfud.

"Sekarang sudah 3 tahun, tinggal 8 bulan (jelang Pemilu 2024 -red) tenang. Alhamdulillah, kita jaga bersama," imbuhnya.

Baca Juga: Hasto Luruskan Belum Ada Pembicaraan Kerja Sama Politik dengan Partai Demokrat untuk Pemilu 2024

Mahfud yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika juga mengatakan kondisi jagat maya saat ini aman.

"Digital juga adem ayem. Lebih banyak hoaks, tapi aparat BIN (Badan Intelijen Negara -red) dan lain-lain sudah antisipasi," ungkapnya.

Melalui sambutannya dalam acara "Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada TNI" di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Mahfud mengatakan bahwa saat ini terdapat berbagai ancaman di ruang digital yang bisa mengancam kedaulatan bangsa.

"Perkembangan di era digital menimbulkan jenis-jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai oleh TNI dalam menjalankan tugas, utamanya dalam melaksanakan pertahanan negara guna mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menjaga keselamatan segenap bangsa," ujar Mahfud, Selasa (13/6) dilansir dari Antara.

Berbagai ancaman tersebut, kata Mahfud, di antaranya serangan DDoS (Distributed Denial of Service), pencurian data, dan sabotase sistem. 

Baca Juga: MK Sudah Buat Jadwal Sidang Putusan Uji Materi UU Pemilu, Bocoran Denny Indrayana Diuji

Mahfud menambahkan, ruang digital juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan propaganda melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Ancaman lainnya di ruang digital adalah cyber terorist atau kelompok teroris yang memanfaatkan teknologi digital untuk melancarkan serangan dan merekrut anggota baru, hingga state sponsored cyber attack atau serangan siber yang disponsori negara atau kelompok jahat untuk pengintaian atau pencurian informasi rahasia melalui jaringan digital.

Untuk itu, Mahfud menekankan prajurit TNI harus memiliki literasi digital yang mumpuni agar secara nyata bisa turut berperan dalam menjaga ruang siber dari berbagai ancaman tersebut, terutama menjelang Pemilu 2024.

"Khususnya mengenai pemilu yang beredar di ruang publik, baik di media massa nasional maupun ruang digital," jelasnya.

Selain itu, Mahfud juga mendorong agar prajurit TNI menjaga netralitas demi kelancaran proses pemilu dan memastikan situasi aman bagi para pemilih.