Ada Rocky Gerung hingga Haris Azhar, 25 Tokoh Ajukan Amicus Curiae ke MK demi Sistem Pemilu Terbuka

Para Pemohon itu merupakan anggota partai politik yang sudah terdaftar sebagai peserta pemilu pada 2024 nanti.

Mereka mengajukan uji materiel pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka di Undang-Undang Pemilihan Umum.

Menurut para Pemohon, sistem pemilu proporsional terbuka akan melemahkan pelembagaan sistem kepartaian. Loyalitas calon anggota legislatif yang terpilih cenderung lemah dan tidak tertib pada garis komando partai politik. 

Selain itu, para Pemohon juga berpandangan seharusnya ada kewenangan partai untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen.

Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka masyarakat Indonesia hanya akan mencoblos partai politik karena tidak ada lagi nama-nama calon anggota legislatif di surat suara pada Pemilu 2024.

Permohonan inilah yang kemudian dibantah dalam amicus curiae yang diajukan oleh 25 figur nasional.

Para figur yang mengajukan amicus curiae tersebut di antaranya ada Din Syamsuddin, Denny Indrayana, Faisal Basri, Haris Azhar, Refly Harun hingga Rocky Gerung.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 25 nama figur yang mengajukan amicus curiae.

1. Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch)
2. Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM tahun 2011-2014)
3. Bambang Soetono (Dewan Yayasan Shalahuddin Budi Mulia Yogyakarta)
4. Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)
5. Bivitri Susanti (Pengajar STHI Jentera)
6. Busyro Muqoddas (Advokat)
7. Dadang Tri Sasongko (Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia 2013-2020)
8. Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM tahun 2011-2014)
9. Din Syamsuddin (Chairman of Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilization)
10. Emerson Yuntho (Advokat)
11. Faisal Basri (Ekonom Senior)
12. Feri Amsari (Dosen Fakultas Hukum Univ. Andalas)
13. Haris Azhar (Dosen HAM STHI Jentera)
14. Iwan Satriawan (Advokat dan Dosen FH Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
15. M. Iriana Yudiardika (Advokat)
16. Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
17. Refly Harun (Ahli Hukum Tata Negara)
18. Rocky Gerung (Akademisi)
19. Saut Situmorang (Penulis)
20. Sigit Riyanto (Dosen FH Univ. Gadjah Mada)
21. Totok Dwi Diantoro (Dosen FH Univ. Gadjah Mada)
22. Trisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah)
23. Usman Hamid (Dosen STHI Jentera dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia)
24. Yunus Husein (Ketua STHI Jentera 2015-2020 & Kepala PPATK 2002-2011)
25. Zainal Arifin Mochtar (Dosen FH Univ. Gadjah Mada) 

Baca Juga: Apa Untungnya Sistem Pemilu Terbuka dan Tertutup? | Rosi