Menhan Prabowo Dipanggil ke Istana, Bahas Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia dengan Presiden Jokowi

JAKARTA KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Pemanggilan Menhan Prabowo ini terkait resolusi konflik Ukraina-Rusia yang disampaikan di acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Sabtu (3/6/2023).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan, hari ini, Jumat (9/6/2023), Menhan Prabowo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan. 

Menhan Prabowo tiba di Kompleks Istana Jumat sore. Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung menuju Istana Merdeka. 

Menurut Bey, salah satu pembahasan pemanggilan Menhan yakni terkait resolusi konflik Ukraina-Rusia yang disampaikan Menhan. 

Baca Juga: Respons Gerindra Prabowo Dipanggil Jokowi Buntut Proposal Damai Rusia-Ukraina

"Bapak Presiden tentunya sudah menanyakan terkait masalah ini. Tapi untuk hasil pembahasannya apa, pada saatnya Bapak Presiden akan menyampaikan langsung," ujar Bey saat dikonfirmasi jurnalis KOMPAS TV Frisca Clarissa, Jumat (9/6/2023).

Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana memanggil Prabowo terkait proposal damai konflik Ukraina-Rusia.

Presiden ingin meminta penjelasan Prabowo mengenai proposal perdamaian yang disampaikan di acara Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Sabtu (3/6/2023). 

"Itu dari Pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujar Jokowi, Selasa (6/6/2023).

Ada empat poin gagasan terkait perdamaian terkait konflik Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo.

Baca Juga: Menlu Minta Penjelasan Proposal Damai Ukraina-Rusia yang Diajukan Prabowo

Pertama, mengusulkan gencatan senjata di titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi. 

Kedua, mengusulkan pengutusan pasukan PBB untuk mengawasi zona demiliterisasi.

Ketiga, pengerahan pasukan perdamaian PBB. 

Dan keempat, penyelenggaraan referendum oleh PBB. PBB perlu mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.