JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggaran untuk merenovasi gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana, renovasi ruang kerja DPD RI mencapai Rp14 miliar. Sementara renovasi toilet di setiap lantai menelan biaya hingga Rp4,8 miliar.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Rahman Hadi, renovasi ini merupakan yang pertama kalinya setelah hampir 19 tahun gedung DPD berdiri.
Ia menerangkan, gedung DPD RI adalah milik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dibangun pada 2002 dan mulai digunakan pada 2004.
"Hampir 19 tahun dipergunakan oleh DPD, sepanjang 19 tahun itu, ruang kerja anggota bapak ibu DPD belum pernah direnovasi, dari sisi kepantasan dan konstruksi memang sudah layak direnovasi," kata Rahman, Kamis (8/6/2023).
"Toilet di gedung A dan gedung B, ini kita ada dua gedung A buat anggota, sayap B untuk sekretariat. Selama 19 tahun belum direnovasi," imbuhnya.
Ia pun mengaku telah melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan untuk menentukan kebutuhan anggaran.
Baca Juga: Pansus DPD Apresiasi Kerja Satgas BLBI, tapi Juga Minta Hati-hati Umumkan Nilai Sitaan Aset, Ada Apa
"PUPR mengatakan kebutuhannya untuk renovasi sesuai analisis PU, kemudian dari analisis karena kebutuhan tahun 2020 belum ada anggarannya karena masih pandemi, maka baru bisa tahun 2023," terangnya.
Ia merinci, renovasi gedung DPD RI itu terdiri dari 34 ruang provinsi, 136 ruang anggota, dan 32 toilet.
"Jumlah 34 ruang provinsi, 136 ruang bapak ibu anggota. Yang rusak ada lantai, plumbing dan kebocoran, kemudian juga toilet," jelasnya.
Menurut Rahman, anggaran yang diusulkan juga telah disetujui usai pihaknya berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI pada 2023.
"Kami baru laksanakan untuk lelang rencana, semua mekanisme melalui e-lelang, jadi semuanya lelang," imbuhnya.
Ia pun membenarkan tingginya anggaran renovasi gedung DPD RI itu berdasarkan analisis dari Kementerian PUPR.
"Ya, berdasarkan analisis PUPR, jadi bukan kami yang mengarang, berdasarkan analisis PUPR itu harganya," ujarnya.
Baca Juga: Bakal Calon Anggota DPD RI Tersisa Dua Yang Belum Mendaftar
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.