Jokowi Soal Cawe-cawe: Masa Ada Riak-riak yang Membahayakan Negara dan Bangsa Saya Disuruh Diam?

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan ihwal sikapnya yang akan cawe-cawe di Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, ikut campur dirinya di pesta demokrasi nanti itu hanya sebatas memastikan kalau pemilu bisa berjalan dengan baik dan tak terjadi perpecahan di masyarakat. 

"Harus menjaga agar pemilu serentak dan pilpres bisa digelar dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa, saya disuruh diam? Ya, enggaklah!" kata Jokowi di saat menghadiri Rakernas PDIP di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Baca Juga: Anies Ungkap Khawatir Dijegal Lantaran Jokowi Cawe-Cawe, Begini Respons Ganjar dan Mahfud MD

Selain itu, kata dia, itu juga menjadi tanggung jawab moral dirinya agar proses transisi kepemimpinan nasional nanti bisa berjalan dengan aman. 

"Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa menjadi tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional," kata Jokowi. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak baik untuk demokrasi. 

"Ketika menjelang pemilu kemudian presiden menyatakan mau cawe-cawe, akhirnya memiliki konteks berbeda. Cawe-cawe diartikan akan ikut campur, atau tidak tinggal diam," ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023).

Hal ini tidak bagus bagi iklim demokrasi. "Karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe-cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu," imbuhnya. 

Habib Aboe menilai, Presiden sebagai penerima mandat rakyat, harus bekerja secara optimal dalam memimpin pemerintah dan tidak bertindak di luar koridor yang ada. 

Baca Juga: Jokowi Akui akan Cawe-Cawe untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

"Sebenarnya sebagai Presiden, Pak Jokowi itu seharusnya bukan sekedar cawe-cawe. Namun beliau adalah penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan," ujar Aboe.