Sekjen PDIP: Surat Denny Indrayana ke Megawati itu Tuduhan yang Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, tuduhan yang dilontarkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kepada ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, dinilai  amat berlebihan. 

Diketahui, Denny mengirimkan surat kepada Megawati agar menyetop gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana," kata Hasto seperti dikutip dari Kompas.com, Jakarta, Jumat (2/6/2023). 

Baca Juga: Risau Siasat Penundaan Pemilu, Ini Surat Terbuka Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri

Hasto mengungkit bahwa sistem pemilihan legislatif (pileg) pernah diubah dari tertutup menjadi terbuka pada Desember 2008. 

Menurut dia, perubahan sistem politik itu sudah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat yang dikatakannya mencapai 300 persen. 

"Kalau beliau berkaca, harusnya Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen," ujar Hasto. 

"Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT (daftar pemilih tetap) itu tidak terjadi lagi," sambungnya. 

Hasto menantang Denny untuk membuktikan tuduhannya tersebut dengan mengunjungi Pacitan, Jawa Timur.

"Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT nya memang dimanipulasi, sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," terang Hasto. 

Dia menjelaskan, Denny perlu berkunjung ke daerah-daerah itu jika ingin disebut sebagai sosok pemikir bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. 

Di sisi lain, Hasto mengaku juga akan berkirim surat balasan ke Denny untuk menjelaskan argumentasinya. 

 

"Nanti saya kirim surat ke Denny. Hasil research saya ketika saat itu di Australia, tahun 2010, untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang naik hingga 300 persen," kata dia. 

Sebelumnya, Denny melayangkan surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri. Surat yang ditulis di Melbourne, Australia, Jumat (2/6/2023) ini mengungkapkan kerisauan Denny soal siasat penundaan pemilu.

Baca Juga: Hasto Ungkap Ada Dialog Antara Megawati dan Jokowi sebelum Putuskan Ganjar

Dalam suratnya, ia juga menuliskan proses hukum bercampur dengan strategi pemilu 2024 sehingga ia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik supaya tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Denny juga mengungkapkan kekhawatirannya jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, maka bisa berimbasnya pada penundaan pemilu. Alasannya, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bakal calon presiden (bacapres) yang dirugikan.