Kisah Khalifah Umar bin Abdul Azis di Tajuk KOMPAS, Cawe cawe dan Kedisiplinan Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tajuk Harian KOMPAS edisi Jumat 2 Juni 2023 dengan judul "Kedisiplinan Politik" mengulas pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk kepentingan negara memicu berbagai pendapat.

Pernyataan itu  disampaikan saat Jokowi  bertemu pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023), Presiden menegaskan, cawe-cawe yang dimaksud adalah untuk kepentingan nasional agar Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Cawe-cawe itu tidak untuk kepentingan politik praktis, seperti penentuan calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres).

Pernyataan itu memicu beragam pendapat, tak hanya karena sebelumnya ada sejumlah peristiwa, seperti pertemuan Presiden dengan sejumlah bakal capres dan petinggi partai politik. Namun, juga ada ingatan dari masa lalu, seperti saat Orde Baru, bahwa akan muncul persoalan serius terhadap demokrasi jika kekuasaan tidak netral dalam pemilu.

Baca Juga: Saat Ganjar Bela Jokowi soal Cawe-cawe: Sebagai Kader Partai, Beliau Punya Hak Politik

Terkait hal itu, pernyataan Presiden bahwa akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara patut digarisbawahi. Birokrasi yang apolitis, netral, tetap legal, dan rasional menjadi salah satu kunci keberhasilan pemilu. Adalah salah satu tugas presiden untuk memastikan terwujudnya hal itu.

Yang menarik, tajuk KOMPAS mengambil kisah Umar bin Abdul Azis, khalifah Dinasti Umayyah  yang berkuasa di Damaskus, Suriah antara tahun 717-720 Masehi. Khalifah Umar bin Abdul Azis dikenal sebagai penguasa yang bersikap adil dan mampu memisahkan antara urusan pribadi dan negara. Tidak mengherankan dia dikenal sebagai pemimpin yang banyak menorehkan prestasi besar. 

Dikisahkan, pada suatu malam saat sedang bekerja menyelesaiakan tugas-tugas kenegaran di ruangannya, Umar kedatangan anaknya. Namun sebelum mempersilakan anaknya masuk, dia bertanya masalah apa yang akan dibahas? masalah keluarga atau negara? Anaknya menjawab masalah keluarga. Seketika Umar pun mematikan lampu di ruangannya.

Sang anak kaget dan bertanya, mengapa lampu dimatikan? Umar menjawab bahwa lampu itu dibiaya oleh negara, minyaknya pun dibiaya negara, sementara yang akan dibicarakan oleh dirinya dan anaknya soal keluarga.

Barulah setelah lampu diganti oleh lampu milik keluarga, bisa dilanjutkan dengan obrolan antara ayah dan anak itu.

Baca Juga: Soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024, Jimly Asshiddique: Tidak Ada Larangan secara Hukum, tapi....

Memisahkan dengan tegas antara posisi saat sebagai politisi dan pejabat negara, termasuk tidak menggunakan kekuasaan dan fasilitas yang dimilikinya sebagai pejabat negara untuk kepentingan politik praktis, menjadi hal yang saat ini amat diharapkan dari para politisi. Kedisiplinan itu bahkan menjadi sumbangan amat penting dari para politisi, bagi keberhasilan Pemilu 2024 dan masa depan demokrasi kita.