Plt Ketum PPP Tidak Yakin Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024 untuk Jegal Anies

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak yakin cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 untuk menjegal Anies Baswedan, bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjelaskan, sebagai kepala pemerintah, Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab dalam segala bentuk jalannya pemerintahan sampai akhir masa periode.

Kemudian sebagai Kepala Negara, presiden juga tidak bisa lepas tangan dengan peristiwa yang terjadi di dalam negeri, termasuk soal Pilpres di 2024 mendatang.

Menurut Mardiono, sebagai kepala negara Presiden tentunya akan mengayomi segala kepentingan.

Baca Juga: Ganjar Jawab Anies soal Kehawatiran dan Cawe-cawe: Kalau Sudah Nyalon, Jangan Takut

"Jadi saya tidak sependapat (Cawe-cawe untuk jegal Anies). Justru Presiden harus turun tangan agar bisa mempersatukan bangsa ini, bisa menyuukseskan Pemilu," ujar Mardiono usai deklarasi Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Mardiono menambahkan pihak sekretariat Presiden juga sudah menjelaskan maksud dan tujuan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Dalam penjelasan Istana, cawe-cawe Presiden tersebut bermakna positif agar Pilpres berjalan luber, jurdil dan damai. Presiden Jokowi juga menegaskan tidak menggunakan aparatur negara untuk kepentingan Pilpres.

"Jadi apa pun yang terjadi dalam negeri presiden tidak bisa lepas tangan, hanya saja tentu bisa memisahkan bahwa presiden sebagai seorang kepala negara tentu akan mengayomi segala kepentingan semuanya, itu sudah barang tentu," ujar Mardiono. 

Baca Juga: Respon Anies Soal Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024

Adapun pernyataan Presiden Jokowi yang ikut turun tangan atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023) sore. 

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024-2029 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Presiden mencontohkan Korea Selatan adalah contoh terbaik karena negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

Baca Juga: Cawe-Cawe Presiden Jokowi Disebut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kesinambungan Pembangunan

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Cawe-cawe yang dimaksud, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Kalau urusan siapa capres cawapres, itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin.