Ada Potensi Politik Partisan, Surat Perintah Netralitas Polri dalam Pilpres 2024 Dinilai Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti dari ASA Indonesia Institute, Reza Indragiri Amriel, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah yang menegaskan netralitas Polri dalam Pemilu Presiden 2024.

Langkah ini dianggap penting untuk meyakinkan publik bahwa anggota polisi tidak akan bersekongkol dengan kubu politik mana pun.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah seharusnya mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri pada Pilpres 2024 untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak akan bersekongkol dengan kubu politik mana pun," kata Reza dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/6/2023) dikutip dari Antara.

Pakar psikologi forensik tersebut mengamati adanya indikasi manipulasi politik dalam kasus penggerebekan Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, oleh Ditreskrimum Polda Riau.

Baca Juga: Tanggapan Ganjar Soal Presiden Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024

Pada saat penggerebekan terjadi, Sulaiman ditemukan berada di dalam kamar hotel bersama seorang perempuan yang ternyata adalah anak buahnya, kepala bidang di Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir.

Menurut Reza, polisi perlu lebih cermat dalam menjelaskan suatu kasus kepada publik agar tidak terkesan bekerja sesuai dengan kepentingan politik praktis tertentu.

"Berduaannya memang parah. Tapi bagaimana memahami 'operasi rutin' dan 'operasi hunting' oleh polisi? Bukan operasi politik dalam kemasan penegakan hukum?" kata Reza.

Reza juga mengingatkan agar otoritas penegak hukum tidak bermain api, khususnya dalam hal politik.

Baca Juga: Respon Anies Soal Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024

Sehingga istilah double trouble bisa menggambarkan dampak merusak yang sangat parah ketika polisi bermain mata dengan politik.