PKS soal Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024: Presiden Panik Melihat Popularitas Anies

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat panik melihat popularitas dan elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang menunjukkan adanya peningkatan. 

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pesta demokrasi nanti.

"Melihat Presiden panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (31/5/2023). 

Baca Juga: Cawe-Cawe Presiden Jokowi Disebut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kesinambungan Pembangunan

Menurut dia, Presiden Jokowi harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Oleh sebab itu, kata dia, mantan gubernur DKI Jakarta itu harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo.

"Bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya," ujarnya.

Dia menilai jika Jokowi selaku Presiden cawe-cawe terlalu jauh maka sama dengan mengkhianati demokrasi.

"Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," kata anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Selain itu, kata dia, Anies diyakini Jokowi sebagai figur bakal capres yang tak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang sedang dijalankan.

"Karena itu, untuk mengamankan program yang sudah dijalankan Presiden merasa perlu cawe-cawe mendukung capres selain Anies Baswedan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada Pilpres 2024.

 

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

Baca Juga: Nasdem Anggap Cawe-Cawe Jokowi Bermakna Lain, Bukan Jaga Netralitas Pemilu 2024

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023).

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucap mantan  wali kota Solo itu.