Ketua Bappilu PDIP: Cawe-cawe Presiden Jokowi di Pemilu 2024 Masih Sesuai Adab

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cawe-cawe di Pemilu 2024. 

Menurut dia, ikut campurnya Kepala Negara di pesta demokrasi pasti tak akan melampaui batasnya atau masih berkeadaban.

"Tetapi cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat. Maka cawe-cawe nya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dan keadaban yang ada," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul itu seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/5/2023). 

Baca Juga: Jokowi: Pilpres 2024 Krusial, Saya Cawe-cawe Tidak akan Netral

Ketua Komisi III DPR RI itu menjelaskan, Jokowi tetap tak boleh ikut campur dalam penetapan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres). 

Sebab, itu merupakan ranah partai politik (parpol) atau ketua umum parpol.

Kendati begitu, Jokowi diyakini tetap menghendaki bahwasanya pemilihan presiden diserahkan kepada rakyat. 

"Maka kan Pak Jokowi di situ mengatakan kalau sampai penetapan capres dan cawapres, itu adalah urusan partai. Sesuai dengan peraturan perundangan, tapi setelah KPU menetapkan, maka itu rakyat boleh ikut melakukan pilihan," katanya.

Selain itu, Bambang Pacul juga yakin bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki hasrat untuk melakukan intervensi pada hasil pemilu. 

"Enggak dong, itu maka saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa Jawa ada kepatutannya. Enggak boleh cawe-cawe mengintervensi itu, enggak boleh," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada Pilpres 2024.

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023).

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.