Benny K Harman: Presiden Jokowi Harus Netral, Tak Boleh Cawe-cawe di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus netral dan tak boleh cawe-cawe dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, seorang Kepala Negara itu harus menjadi seorang negarawan yang menjadi sosok pemersatu dalam pesta demokrasi nanti. 

Pernyataan Benny terseebut menanggapi terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024

"Presiden itu kan Kepala Negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala Negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi tak bisa memakai alasan apapun, sehingga terlibat dalam proses Pemilu 2024. 

Contohnya seperti Presiden Jokowi yang menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu ikut campur.

Menurutnya, alasan itu bisa saja digunakan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Mau begitu semua? Apa semua begitu?" ujarnya.

"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengimbau agar Presiden Jokowi untuk bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Pemilu 2024.

"Dia (Presiden Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," kata Benny.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI Bey Triadi Machmudin mengakui bila Presiden Jokowi memang kerap melakukan cawe-cawe jelang digelarnya Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, Kepala Negara ingin pemimpin nasional nanti bisa melanjutkan program staregis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.  

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: Jokowi: Pilpres 2024 Krusial, Saya Cawe-cawe Tidak akan Netral

Ia menyebut, ikut campurnya Kepala Negara itu pada penyelenggaraan pesta demokrasi nanti agar pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil. 

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey.