Ketua DPP PKS: Pernyataan Presiden Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024 Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin cawe-cawe pada gelaran Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, jika seorang Kepala Negara ikut campur dalam sebuah penyelenggaraan pesta demokrasi itu amat membahayakan iklim demokrasi di Indonesia. 

"Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral imparsial," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (30/5/2023). 

Baca Juga: PKS Ungkap Lima Nama Bakal Calon Wali Kota Depok, Siapa Saja?

Ia mengimbau kepada Presiden Jokowi agar tak perlu merasa paling pintar dalam menyelenggarakan pemilu karena itu sudah ada lembaga pengawasnya tersendiri. 

"Presiden jangan merasa sok tahu apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad," ujarnya.

Ia meminta Presiden Jokowi memastikan Pemilu 2024 berlangsung bersih, jujur dan adil.

"Tidak perlu ada skenario satu dua pasang tiga pasang, biarkan mengalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Pak Jokowi fokus aja untuk khusnul khotimah, karena itu sudah berat," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, apabila Presiden Jokowi netral dan memastikan seluruh aparatur negara bekerja sesuai koridor itu adalah keputusan yang baik.

"Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar justru kita akan mendapatkan Presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI Bey Triadi Machmudin mengakui bila Presiden Jokowi memang kerap melakukan cawe-cawe jelang digelarnya Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, Kepala Negara ingin pemimpin nasional nanti bisa melanjutkan program staregis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.  

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: PKS Belum Dapatkan Efek Ekor Jas dari Mengusung Anies di Pilpres 2024

Ia menyebut, ikut campurnya Kepala Negara itu pada penyelenggaraan pesta demokrasi nanti agar pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil. 

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey.