Istana Ungkap Alasan Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI Bey Triadi Machmudin mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang kerap melakukan cawe-cawe jelang digelarnya Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut dia, Kepala Negara ingin pemimpin nasional nanti bisa melanjutkan program staregis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: Magnet Politik Gibran Jelang Pemilu 2024, Pengamat: Jembatan Menuju Endorsement Jokowi

Ia menyebut, ikut campurnya Kepala Negara itu pada penyelenggaraan pesta demokrasi nanti agar pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil. 

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi bertanggung jawab agar terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

"Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," ujarnya.

Presiden Jokowi, kata Bey, tak akan ikut campur ihwal bakal penentuan bakal capres dan cawapres. Kemudian, mantan gubernur DKI Jakarta itu pun akan membantu proses transisi kepemimpinan nasional.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu. 

Baca Juga: Soal Isu Jokowi Cawe-Cawe Pilpres, Mantan Wapres Try Sutrisno: Kasih Saran Baik Jangan Intervensi

Bey menjelaskan, pemilu 2024 juga diharapkan dijauhi dari penyebaran berita hoaks di media sosial atau daring. 

"Proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI (Artificial Intelligence), hingga black campaign melalui media sosial/online," katanya.