SBY Dapat Kabar MA Bakal Kabulkan PK Moeldoko: Jika Benar, Ada Tangan Politik yang Ganggu Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Kabar tersebut muncul dari ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu (28/5/2023). Denny menyebutkan bahwa dikabulkannya PK tersebut diduga ditukar dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.

“PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukargulingkan dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA,” tulis Denny, Minggu.

Baca Juga: AHY Singgung PK Kubu Moeldoko di Depan Ketum Golkar: Temennya Pak Airlangga

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan bahwa dia kerap mendapatkan kabar serupa dari politikus senior di luar Partai Demokrat.

“Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” tulis SBY di Twitter, Minggu.

Menurut pandangannya, PK Moeldoko atas Partai Demokrat akan sulit dikabulkan karena Moeldoko telah kalah di pengadilan sebanyak 16 kali. 

Baca Juga: Keras! AHY Tuding Manuver Moeldoko Rebut Partai Demokrat Upaya Halangi Koalisi Perubahan

Namun, apabila kabar dari Denny Indrayana benar, dia menduga ada pihak yang berniat mengganggu keikutsertaan Partai Demokrat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kalau ini terjadi, info adanya tangan2 politik utk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,” ungkap SBY.

Untuk itu, dia berharap pemegang kekuasaan tetap amanah dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab, kata SBY, Indonesia bukan negara predator, di mana pihak yang kuat akan ‘memangsa’ pihak yang lemah.

“Serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: PDIP Teratas Ditempel Ketat Gerindra, Diikuti Demokrat dan Golkar

Terakhir, SBY berpesan kepada kader Partai Demokrat untuk terus mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan mengikuti petunjuk Ketua Umum.

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” pungkasnya.