Polemik soal Pembangunan Jalan Nasional Era SBY dan Jokowi, Ini Kata Partai Demokrat

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik soal pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) membuat Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara.

Seperti yang diketahui, polemik itu muncul setelah bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, membandingkan panjang jalan yang dibangun selama era pemerintahan SBY dan Jokowi saat berpidato dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, beberapa waktu lalu.

Kemudian Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan penambahan panjang jalan nasional yang diklaim oleh Anies sebenarnya merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Menanggapi pernyataan Hedy, Herzaky mengatakan data peningkatan jalan yang disampaikan Partai Demokrat sama dengan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR pada 19 Mei 2023.

"Ketika itu, ibu Sri Mulyani menyebut bahwa pada era Presiden Jokowi periode 2014-2022, telah terjadi peningkatan panjang jalan nasional sepanjang 1.385 kilometer dari 46.432 kilometer menjadi 47.817 kilometer," ujar Herzaky dalam rekaman video yang diterima Kompas.tv, Jumat (26/5/2023).

Baca Juga: Longsor Tutup Jalan Nasional Trans-Timor di Kilometer 73 Takari Kupang, Transportasi Lumpuh Total

Data Menteri Keuangan ini, kata dia, sama dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan pada pemerintahan SBY periode 2004-2014, terjadi peningkatan panjang jalan nasional dari 34.628 kilometer menjadi 46.432 kilometer.

"Dengan demikian, pemerintahan SBY telah membangun jalan nasional sejauh 11.804 kilometer," ucapnya.

Herzaky menilai, data ini berasal dari Kementerian Keuangan. Ia justru mempertanyakan alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menurutnya seperti kebakaran jenggot sampai menyajikan data versi mereka sendiri.

“Padahal jelas-jelas, bapak presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau data yang digunakan yaitu data BPS, bukan data dari masing-masing kementerian."

Hedy Rahadian menyebut pernyataan yang bilang pembangunan jalan pada era Presiden SBY lebih panjang jika dibandingkan dengan era Jokowi, sebagai kesalahan interpretasi data BPS.

"Jadi status jalan nasional yang bertambah sekian ribu kilometer itu adalah perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Jadi tidak ada pembangunan baru yang disebut zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu salah interpretasi data BPS," ujar Hedy, Rabu (24/5/2023), seperti dilansir Kompas.com.

Baca Juga: Proyek BPJN Gorontalo Terbengkalai, Sopir Angkot Kumpulkan Dana Sukarela Perbaiki Jalan Nasional

Hedy menuturkan jalan provinsi yang sudah ada bisa berubah status menjadi jalan nasional dalam kurun waktu tertentu. Jadi bukan pembangunan jalan baru.

“(Data) BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Gitu lho! Jadi salah kalau diinterpretasikan sebagai hasil pembangunan jalan," ucapnya.