Aldi Taher Terancam Tak Lolos Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Aktor sekaligus presenter Aldi Taher mendaftar sebagai calon legislatif. Namun, nama mantan suami Dewi Persik itu terdaftar di dua partai sebagai caleg di dua lembaga perwakilan rakyat dengan tingkatan berbeda. 

Partai Partai Bulan Bintang (PBB) diketahui mendaftarkan Aldi sebagai caleg DPRD DKI Jakarta pada 13 Mei 2023. Sedangkan Partai Perindo mendaftarkan Aldi sebagai caleg DPR RI pada 14 Mei 2023. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PBB dan Perindo untuk memastikan partai mana yang berkepentingan mencalonkan Aldi Taher. 

Sebab, Peraturan KPU melarang seseorang menjadi caleg untuk dua lembaga legislatif sekaligus. Tidak boleh juga menjadi caleg dari dua partai politik sekaligus. 

Baca Juga: Perindo Daftarkan 580 Bacaleg, Aldi Taher hingga Chef Arnold

Jika PBB mencoret nama Aldi Taher dalam daftar Caleg DPRD DKI, maka Aldi dinyatakan sebagai Caleg dari Partai Perindo untuk pemilihan DPR RI. Begitu juga sebaliknya. 

Namun jika kedua partai tetap bersikeras memasukkan nama Aldi Taher sebagai bakal caleg, maka Aldi Taher akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau didiskualifikasi sebagai bakal caleg di kedua partai tersebut.

"Kalau misalnya tetap dipertahankan, ya yang bersangkutan bisa jadi tidak memenuhi syarat di dua-duanya. Maka mau tidak mau, sekali lagi, ya orang ini enggak bisa mendaftar sendiri," ujar Hasyim, Selasa (23/5/2023).

Hasyim menambahkan, sepanjang yang diketahui KPU, Aldi merupakan pengurus dari PBB. Hal ini lantaran Aldi sempat hadir bersama seluruh pengurus DPP PBB di KPU saat verifikasi faktual kepengurusan partai politik. 

Baca Juga: KPU soal Status Bacaleg Johnny G Plate Usai Jadi Tersangka Korupsi: Belum Gugur!

Namun, belakangan dalam proses pendaftaran caleg, nama Aldi Taher diusung oleh dua partai poltik, PBB dan Perindo. 

"Aldi Taher itu ada di pengurus pusatnya PBB, ini bukan di daftar ya, tapi dia juga hadir pada waktu verifikasi faktual kepengurusan partai politik pusat di PBB," ujar Hasyim.